PERKEMBANGANN SISTEM ORDE BARU DAN REFORMASI

SISTEM PEMERINTAHAN ORDE BARU

Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Sistem Pemerintahan Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.

Pada masa demokrasi terpimpin ini terjadi berbagai penyimpangan yang menimbulkan beberapa peristiwa besar di Indonesia. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Demokrasi terpimpin yaitu:

• Pancasila diidentikkan dengan NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis)
• Produk hukum yang setingkat dengan undang-undang (UU) ditetapkan dalam bentuk penetapan presiden (penpres) daripada persetujuan
• MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup
• Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955
• Presiden menyatakan perang dengan Malasya
• Presiden menyatakan Indonesia keluar dari PBB
• Hak Budget tidak jalaN

Pada masa ini terjadi persaingan antara Angkatan Darat, Presiden, dan PKI. Persaingan ini mencapai klimaks dengan terjadinya perisiwa Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh PKI. Adapun dampak dari peristiwa G 30 S adalah :

• Demostrasi menentang PKI
• Mayjen Soeharto menjadi Panglima AD
• Keadaan ekonomi yang buruk
• Kabinet seratus menteri
• Munculnya TRITURA (Tri Tuntutan Rakyat)
• Tritura adalah singkatan dari tri tunturan rakyat atau tiga tuntutan rakyat yang dicetuskan dan diserukan oleh para mahasiswa KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dengan didukung oleh ABRI pada tahun 1965.

Tuntutan ini ditujukan kepada Pemerintah. Isi TRITURA yaitu:

1. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya.
2. Pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI.
3. Penurunan harga barang-barang.

Peralihan Kekuasaan politik dari Orde lama ke Orde Baru

Terjadinya peristiwa G 30 S PKI sangat berpengaruh terhadap proses peralihan  pemerintahan dari Orde Lama ke Orde baru. Berikut proses peralihan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde baru:

Tanggal 16 Oktober 1966 Mayjen Soeharto telah dilantik menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat dan dinaikkan pangkatnya menjadi Letnan Jenderal.

Keberanian KAMI dan KAPPI yang memberikan kesempatan bagi Mayjen Soeharto untuk menawarkan jasa baik demi pulihnya kemacetan roda pemerintahan dapat diakhiri. Untuk itu ia mengutus tiga Jenderal yaitu M.Yusuf, Amir macmud dan Basuki Rahmat oleh Soeharto untuk menemui presiden guna menyampaikan tawaran itu pada tanggal 11 Maret 1966. Sebagai hasilnya lahirlah surat perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR).

SUPERSEMAR atau Surat Perintah Sebelas Maret adalah surat perintah yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. Isinya berupa instruksi Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto, selaku Menteri Panglima Angkatan Darat, untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengawal jalannya pemerintahan pada saat itu. Sampai saat ini belum ada yang tahu secara pasti isi supersemar.

• Pada tanggal 7 februari 1967, jenderal Soeharto menerima surat rahasia dari Presiden melalui perantara Hardi S.H. Pada surat tersebut di lampiri sebuah konsep surat penugasan mengenai pimpinan pemerintahan sehari-hari kepada pemegang Supersemar.

• Pada 11 Februari 1967 Jend. Soharto mengajukan konsep yang bisa digunakan untuk mempermudah penyelesaian konflik. Konsep ini berisi tentang pernyataan presiden berhalangan atau presiden menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada pemegang Supersemar sesuai dengan ketetapan MPRS No.XV/MPRS/1966, presiden kemudian meminta waktu untuk mempelajarinya.

• Pada tanggal 12 Februari 1967, Jend.Soeharto kemudian bertemu kembali dengan presiden, presiden tidak dapat  menerima  konsep tersebut karena tidak menyetujui pernyataan yang isinya berhalangan.

• Pada tanggal 20 Februari 1967 ditandatangani konsep ini oleh presiden setelah diadakan sedikit perubahan yakni pada pasal 3 di tambah dengan kata-kata menjaga dan menegakkan revolusi.

• Pada tanggal 23 Februari 1967, pukul 19.30 bertempat di Istana Negara presiden /Mendataris MPRS/ Panglima tertinggi ABRI dengan resmi telah menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada pengemban Supersemar yaitu Jend.Soeharto. 

• Pada bulan Maret 1967, MPRS mengadakan sidang istimewa dalam rangka mengukuhkan pengunduran diri Presiden Soekarno sekaligus mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden RI.

• Setelah turunnya Presiden Soekarno dari kursi kepresidenan maka berakhirlah orde lama. Kepemimpinan disahkan kepada Jendral Soeharto yang menanamkan era kepemimpinanya sebagai orde baru.

Pemerintahan Orde Baru

| Sejarah lahirnya orde baru merupakan sebuah kebangkitan bangsa Indonesia. Orde baru merupakan peralihan dari orde baru ke orde lama, didalam peralihan tersebut banyak yang melatar belakangi lahirnya baru, didalam lahirnya orde terdapat berbagai rancangan-rancangan pembangunan dalam perkembangan orde baru serta kebijakan-kebijakan dalam orde baru dimana semua hal tersebut telah menjadi sejarah kebangkitan bangsa indonesia, Orde baru merupakan masa untuk mengembalikan Pancasila dan UUD sebagai tatanan bangsa Indonesia, Untuk mengetahui lebih jelas, Marilah kita kilas balik tentang Sejarah lahirnya orde baru dengan melihat 3 point yaitu :  Latar belakang lahirnya orde baru, Perkembangan orde baru dan Kebijakan orde baru. yaitu sebagai berikut :

Sejarah : Sejarah Orde Baru 

1. Latar Belakang Lahirnya Ord Baru 

( Presiden Soeharto)

Setelah G3OS / PKI berhasil ditumpas dan berbagai bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan Menujukan kepada  Partai Komunis Indonesia (PKI ), Akhirnya diambil sebuah kesimpulan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) melupakan dalang dari gerakan ini, Partai Komunis Indonesia (PKI) yang melatar belakangi terjadi peristiwa G30S/PKI. Gerakan ini pun menyebabkan rakyat marah terhadap PKI  yang diikuti dengan berbagai demonstrasi menuntut pembubaran PKI beserta organisasi massanya (ormasnya) dan tokoh-tokohnya diberikan sebuah sanksi dengan diadili. Panglima Kostrad / Pangkopkamtib Mayor Jenderal Soeharto yang diangkat sebagai Menteri! Panglima Angkatan Darat melakukan tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya

Latar belakang lahirnya Orde baru juga dipelopori Masyarakat luas yang terdiri dari  berbagai unsur seperti

Dukungan dari berbagai Kalangan Seperti :
a. Berbagai Partai politik,
b. Berbagai Organisasi massa
c. Perorangan,
d. Berbagai Pemuda,
e. Berbagai mahasiswa,
f. Berbagai pelajar,
g. Berbagai kaum wanita

Berbagai kalangan-kalangan ini bersama-sama mendirikan satu kesatuan aksi dalam bentuk Front Pancasila untuk menghancurkan para pendukung G3OS/PKI  Front Pancasila menduga bahwa PKI adalah dalang dari semua ini dan Front Pancasila juga menuntut untuk dilakukannya penyelesaian politis terhadap mereka yang terlibat dalam gerakan itu. Berbagai Aksi yang datang yang menjadi Satu bertujuan menentang G30S/PKI atau Gerakan 30 September 1965 itu di antaranya Kesatuan

1. Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI),
2. Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI),
3. Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI).
4. Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) dan lain-lain.

Berbagai kalangan yang menjadi sebuah kesatuan yang tergabung dalam Fron Pancasila kemudian lebih dikenal dengan sebutan Angkatan 66. Mereka yang tergabung dalam Front Pancasila mengadakan demonstrasi di berbagai tempat terutama di Jalan yaitu jalan raya.Front Pancasila atau Anggaktan 66 melanjutkan aksinya diGedung Sekretariat Negara Pada Tanggal 8 Januari 1966 dengan mengajukan penyataan bahwa kebijakan ekonomi pemeritahan tidak boleh di dilaksanakan atau dibenarkan Lalu Pergerakan Front Pancasila Berlanjut ke Halaman Gedung DPR-GR yakni 12 Januri 1966 untuk mengajukan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yang isinya sebagai berikut.

Isi Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) 

1. Pembubaran PKI beserta organisasi massanya

2. Pembersihan Kabinet Dwikora

3. Penurunan harga-harga barang.

(Surat perintah 11 Maret 1966 Supersemar)

Pada tanggal 15 Januari 1966 diadakan sidang paripurna Kabinet Dwikora dalam sebuah tempat di bogor tepatnya di istana Bogor yang di hadiri oleh wakil-wakil mahasiswa. Presiden Republik Indonesia yaitu Presiden Ir.Soekarno berfikiran timbulnya berbagai gerakan para mahasiswa itu didalangi oleh CIA (Central Intelligence Agency) yang lembaga ini bertempat di negara Amerika tepatnya Amrika serikat. Presiden Republik indonesia Ir. Soekarno menyatakan perombakan kabinetnya yakni pada tanggal 21 Februari tetapi itu tak ada perubahan yang membuat hati rakyat senang dikarenakan masih banyak anggota kabinetnya berada dalam G30S/PKI, Kabinet baru tersebut atau dikenal dengan sebutan Seratus Menteri.

Pada saat pelantikan Kabinet berbagai kalangan hadir seperti mahasiswa, pelajar, dan pemuda mengisi jalan yang tujuan jalan tersebut menuju ke Istana Merdeka, Aksi tersebut terjadi Pada tanggal 24 Februani 1966, Gerakan-Gerakan Berbagai kalangan ditahan Pasukan yaitu Pasukan Cakrabirawa yang menyebabakan timbulanya bentrokan dari kedua belah pihak yakni Pasukan Cakrabirawa dengan Demonstran, dalam peristiwa itu merenggut nyawa seorang mahasiswa yang bernaung di Universitas Indonesia yakni Arief Rahman yang gugur dalam bentrokan tersebut.

2. Perkembangan Kekuasaan Orde Baru  

(Proses Penyerahan Surat perintah 11 maret 1966 kepada Mayor jendral soeharto)

Proses Lahirnya Orde baru, Sejarah lahirnya orde baru (Surat perintah 11 Maret 1966 Supersemar Dengan Surat perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) Soeharto mengatasi keadaan yang serba tidak menentu dan keadaan ini sangat tak terkendali. Setelah peristiwa G3OS/ PKI, negara Republik Indonesia dilanda instabilitas politik akibat tidak tegasnya keputusan keputusan yang diambil dalam perstiwa itu oleh dalam Kepemimpinan Presiden Soekarno dan terpecah belahnya berbagai partai politik menjadi sebuah kelompok-kelompok yang saling bersiteru antara Pro terhadap presiden dan kontra terhadap kebijakan presiden atau yang mendukung presiden dan yang menentang presiden, situasi ini semkian membahayakan persatuan bangsa indonesia. Melihat situasi konflik antara pendukung Orde Lama dengan Orde Baru semakin bertambah gawat DPR-GR berpendapat bahwa situasi konflik harus segera diselesaikan secara konstisional. Pada tanggal 3 Februari 1967 DPR- GR menyampaikan resolusi dan memorandum yang berisi anjuran kepada Ketua Presidium Kabinet Ampera agar diselenggarakan Sidang Istimewa MPRS. Pada tanggal 20 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto untuk menggantikan dalam Pemerintahannya. Penyerahan kekuasaan dan Presiden Soekarno kepada Soeharto dikukuhkan di dalam Sidang Istimewa MPRS. MPRS dalam Ketetapannya No. XXXIIIIMPRS/1967 mencabut kekuasaan pemerintahan negara dan Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Dengan adanya Ketetapan MPRS itu, situasi konflik yang merupakan sumber instabilitas politik telah berakhir secara konstitusional Sekalipun situasi konflik itu dapat tanggulangi tetapi kristalisasi orde baru belum selesai . Untuk menjadikan indonesia kembali normal dilakukan berbagai cara yang baik dan wajar sehingga mampu mempercepat dan mendorong pembangunan, hal ini yang pertama kali dilakukan dalam bidang politik untuk berlandaskan Pancasila UUD 1945. Telah bergantinya kekuasaan atau kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto Sebagai pemegang kekuasaan dalam Pemerintahan indonesia itu maka muncullah babak baru dalam sejarah orde baru. Pada hakikatnya , Orde Baru merupakan tatanan dalam kehidupan rakyat indonesia ,bangsa dan negara yang diletakkan sebagai mana mestinya dalam edeologi negara yaitu Pancasila dan kembali menyacu kepada UUD 1945 untuk perbaikan-perbaikan terhadap penyelewengan-penyelewengan yang telah terjadi pada masa lampau dan membangun kembali kekuatan bangsa indonesia dengan menumbuhkan kembali, mempercepat pembangunan-pembangunan bangsa indonesia, serta mengembalikan bangsa indonesia ke jalan yang lurus yang terselewengkan dengan tuntunan yang dikenal sebagai Tri Tuntutan rakyat (Tritura). Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Pada hakikatnya tuntutan itu mengungkapkan Keinginan keinginan rakyat yang mendalam untuk melaksanakan kehidupan bernegara sesuai dengan aspirasi kehidupan dalam situasi yang kongkret.

Jawaban dan tuntutan itu terdapat dalam ketetapan sebagai berikut.

1. Pengukuhan tindakan Pengemban Surat Perintah Sebelas Maret yang membubarkan PKI beserta organisasi massanya pada sidang MPRS dengan Ketetapan MPRS No. IV/MPRS/ 1966 dan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966.

2. Pelarangan faham dan ajaran Komunisme / Marxisme-Lenimisme di Indonesia dengan Tap MPRS No. XXV / MPRS /1966.

3. Pelurusan kembali tertib konstitusional berdasarkan Pancasila dan tertib hukum dengan Tap MPRS No. XX!MPRS/1966

Usaha penataan kembali kehidupan politik ini dimulai pada awal tahun 1968 dengan penyegaran DPR-GR. Penyegaran ini bertujuan untuk menumbuhkan hak-hak demokrasi dan mencerminkan kekuatan – kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Komposisi anggota DPR terdiri dan wakil-wakil partai politik dan golongan karya. Tahap selanjutnya adalah penyederhanaan kehidupan kepartaian kehormatan dan kekaryaan dengan cara Pengelompokkan partai-partai politik dan golongan karya. Usaha ini dimulai tahun 1970 dengan mengadakan serangkaian konsultasi dengan pimpinan Partai-partai politik.

Lahirlah tiga kelompok di DPR 
1. Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri dan partai-partai PNI, Parkindo, Katolik IPKI, serta Murba.

2. Kelompok Persatuan Pembangunan yang terdiri dan partai-partai NU, Partai Muslimin Indonesia, Ps11 dan Perti.
3. Sedangkan kelompok organisasi profesi seperti organisasi buruh, organisasi pemudaorganisasitani dan nelayan organisasi seniman dan lain-lain tergabung dalam kelompok Golongan Karya.

3.Kebijakan Pemerintah Orde Baru

Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia yang kini mengambil langkah selanjutnya yang dilaksanakan dalam Pembangunan-Pembangunan diseluruh kawasan Republik Indonesia yang atau dapat dikatakan berskala Nasional. Dalam Pembangunan  berskala Nasional yang diharuskan terealisasi pada zaman orde baru melalui Pembangunan Dalam waktu yang lama atau panjang dan pembangunan yang singkat atau dalam jangka pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk memberikan arah dalam usaha mewujudkan tujuan nasional tersebut maka MPR telah menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sejak tahun 1973. Pada dasarnya GBHN merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian berbagai program. GBHN direncanakan dalam pembangunan lima tahun (Repelita) yang berisi program-program konkret yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Pelaksanaan Repelita yang bertujuan untuk Pembangunan yang berskala nasional atau diseluruh wilayah Republik indonesia yang dimulai sejak tahun 1969. Pembangunan tersebut tidak lepas dalam Trilogi Pembangunan, berikut Trilogi pembangunan.

Trilogi Pembangunan

A.Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada

B.terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

C. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

D.Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis.

Selain itu dikumandangkan juga bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebagai akibat pelaksanaan pembangunan tidak akan bermakna apabila tidak diiringi dalam memeratakan pembangunan di indonesia, Oleh karna itu dicetuskanlah Pelita III  yang  isinya sebagai berikut.

Pelita III  dalam pemerintahan Orde baru terdiri atas Delapan Jalur Pemerataan yaitu:

a. Pemerataan pemenuhan kebutuhan utama rakyat yakni kebutuhan pangan, sandang dan kebutuhan tempat tinggal atau perumahan

b. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.

c. Pemerataan pembagian pendapatan.

d. Pemerataan kesempatan kerja.

e. Pemerataan kesempatan berusaha.

f. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dibidang pembangunan terhadap generasi-generasi bangsa yakni generasi muda dan generasi kaum wanita.

g. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air.

h. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

4.Peristiwa-Peristiwa Politik Penting Pada Masa Orde Baru 

a. Mengakhiri Konfrontasi dengan Malaysia

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, dibentuk Dwikora (Dwi Komando Rakyat) dengan alasan untuk membantu perjuangan rakyat Kalimantan Utara. Dwikora langsung berada di bawah komando Presiden Soekarno. Dwikora mempunyai tugas membantu rakyat serta memerangi neokolonialisme dan neoimperialisme. Namun, gerakan itu belum berhasil terlaksana, karena bangsa Indonesia dikejutkan dengan meletusnya peristiwa G3OS/PKI. Peristiwa G3OS/PKI menyebabkan pusat perhatian pemerintah Indonesia tertuju pada penyelesaian masalah dalam negeri.Ketika pemerintahan Indonesia berada di tangan Jenderal Soeharto, zaman sejak itu dimulai masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto sebagai Pejabat Presiden hubungan diplomatik dengan Malaysia melalui kembali dijalin. Normalisasi hubungan Indonesia—Malaysia berhasil dicapai guna dengan ditandatanganinya Jakarta tanggal 11 Agustus 1966. Hal ini dilanjutkan dengan penempatan perwakilan pemerintahan di masing-masing negara.

b. Kembalinya menjadi anggota PBB

selama masa kekuasaan Presiden Soekarno, Indonesia menyatakan keluar dari keanggotanan Perserikatan bangsa-bangsa akibat dari terpilihnya Malaysia sebagai calon kuat Dewan Keamanan PBB padahal Malaysia merupakan negara boneka Inggris. Maka dengan itu Indonesia mengancam akan keluar jika PBB tetap mencalonkan Malaysia menjadi anggota dewan Keamanan. Setelah masa pemerintahan berada dibawah kendali pemerintahan Soeharto, Indonesia menyatakan kembali menjadi anggota PBB dan melaksanakan tugas serta kewajiban yang diberikan oleh PBB yaitu pada tanggal 28 september 1966.

c. Pendirian ASEAN

Negara Indonesia perlu menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain secara regional maupun global dengan melalu Organisasi ASEAN. Tujuan awalnya didirikan ASEAN adalah untuk membendung paham komunis. Dan hubungan kerja sama yang dijalin antar negara anggota ASEAN yang hampir merambah sektor ekonomi, politik, sosial dan budaya.

d. Integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia

Wilayah timor timur merupakan koloni portugas sejak abad ke 16 namun demikian jaraknya yang cukup jauh maka wilayah Timor Timur  tidak diperhatikan oleh pemerintahan portugis . dan pada tahun 1975 terjadi kekacauan dimana tidak jelasnya pemerintahan untuk meredakan kekacauan yang terjadi di Tmor timur sebagaian masyakarat timor-timur menginginkan bergabung dengan idneonsia dan  para partai politik di Timor-timur oleh karnanya itu Timor-timor secara resmi bergabung di republic indonesia pada bulan juli 1976 pada masa pemerintahan presiden soeharto Namun demikian ada juga partai politik yang tidak setuju yaitu fretilin yang terus memperjuangkan hak-haknya. Dan ketika presiden habibie menjabat sebagai presiden RI 1999, ia mreasa bahwa Timor-timur merupakan duri dalam daging yang memberikan 2 pilihan yaitu bersatu atau berpisah. Denga digelarnya ajak pendapat. Dan pada akhirnya Timor-timur resmi menjadi keluar dari negara kesatuan republic Indonesia dan membentuk sendiri dengan nama Republik Demokrasi Timor Lorose atau Timor timur.

Lahirnya Orde Baru

1).   Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965

2).   Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600%

3).   Adanya TRITURA

4).   Turunnya wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno

5).   Dikeluarkannya SUPERSEMAR

Di masa orde baru,presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (presidensiil) tapi masa jabatannya tidak jelas (sekali masa jabatan dan sesudahnya dapat dipilih kembali tanpa kejelasan sampai berapa kali. Legislatif terdiri dari fraksi partai, fraksi golongan non-partai, fraksi ABRI yang memiliki dua fungsi yaitu selain sebagai alat negara juga memiliki fungsi politik-representatif. Masih terdapat DPA yang bertugas memberi pertimbangan kepada presiden tapi presiden tidak wajib mengikuti pertimbangan tersebut. Kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR.

Pelaksanaan Orde Baru

1).   Kekuasaan dipegang penuh oleh Presiden

2).   Awalnya kehidupan demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan.

3).   Perkembangannya, kehidupan demokrasi di Indonesia tidak berbeda dengan masa

       Demokrasi Terpimpin.

4).   Untuk menjalankan Demokrasi Pancasila maka Indonesia memutuskan untuk menganut

        sistem pemerintahan berdasarkan Trias Politika,tetapi itupun tidak diperhatikan atau

        diabaikan.

 Lembaran Kelam Orde Baru

1).   Diskriminasi non-pribumi ditambah adanya penganiayaan

2).   Pengadilan dan penghukuman oknum-oknum G30S/PKI yang tidak relevan

3).   Terjadinya tragedi-tragedi dan kerusuhan berdarah di tahun 1998

4).   Separatisme mulai berkembang di Papua dan Aceh

5).   Budaya bapakisme sangat berkembang

Kekurangan dan Kelebihan Sistem Pemerintahan Orde Baru

Kekurangan Orde Baru

1).   Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme

2).   Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan

       antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar

       disedot  ke pusat.

3).   Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi

4).   Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan

5).  Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan,antara lain dengan program

     “penembaakan misterius.”

6).   Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan Negara

7).  Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh

       tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya

8).  Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan

      si miskin)

9.   Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel

Kelebihan Orde Baru

1. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai AS$1.565
2. Sukses transmigrasi

3.   Sukses KB

4.   Sukses memerangi butahuruf

5.   Sukses swasembada pangan

6.   Pengangguran minimum

7.   Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)

8.   Sukses Gerakan Wajib Belajar

9.   Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh

10. Sukses keamanan dalam negeri

11. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia

12. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

Berakhirnya Masa Orde Baru

Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelaslihat: Krisis finansial Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan hargaminyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkattajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin paramahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yangmeluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknyauntuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.

Lembaran Kelam Orde Baru

1. Diskriminasi non-pribumi ditambah adanya penganiayaan
2. Pengadilan dan penghukuman oknum-oknum G30S/PKI yang tidak relevan
3. Terjadinya tragedi-tragedi dan kerusuhan berdarah di tahun 1998
4. Separatisme mulai berkembang di Papua dan Aceh
5. Budaya bapakisme sangat berkembang

Runtuhnya Orde Baru

1.   Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi besar-besaran yang digerakkan oleh mahasiswa dengan tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total.

2.   Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

ORDE BARU

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998.

Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia resmi menjadi anggota PBB kembali.

Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer. Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwi tujuan, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.

1. Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru

• Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565
• Sukses transmigrasi
• Sukses KB
• Sukses memerangi buta huruf
• Pengangguran minimum
• Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
• Sukses Gerakan Wajib Belajar
• Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
• Sukses keamanan dalam negeri
• Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
• Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

2. Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

• Maraknya korupsi, kolusi, nepotisme
• Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
• Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
• Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
• Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)
• Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
• Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel
• Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program "Penembakan Misterius"
• Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)
• Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia]
• Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.
• Lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh swasta

Masa Reformasi 1998 – 2010

Presiden Tahun 1998 - 2010

1. Latar belakang jatuh/berakhirnya orde baru:

A.    Krisis politik
                        Pemerintah orde baru, meskipun mampu mengangkat Indonesia dari keterpurukan ekonomi dan memberikan kemajuan, gagal dalam membina kehidupan politik yang demokratis, terbuka, adil, dan jujur. Pemerintah bersikap otoriter, tertutup, dan personal. Masyarakat yang memberikan kritik sangat mudah dituduh sebagai anti-pemerintah, menghina kepala negara, anti-Pancasila, dan subversive. Akibatnya, kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis tidak pernah terwujud dan Golkar yang menjadi partai terbesar pada masa itu diperalat oleh pemerintah orde baru untuk mengamankan kehendak penguasa.
Praktik KKN merebak di tubuh pemerintahan dan tidak mampu dicegah karena banyak pejabat orba yang berada di dalamnya. Dan anggota MPR/DPR tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar karena keanggotaannya ditentukan dan mendapat restu dari penguasa, sehingga banyak anggota yang bersikap ABS daripada kritis.

Sikap yang otoriter, tertutup, tidak demokratis, serta merebaknya KKN menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Gejala ini terlihat pada pemilu 1992 ketika suara Golkar berkurang cukup banyak. Sejak 1996, ketidakpuasan masyarakat terhadap orba mulai terbuka. Muncul tokoh vokal Amien Rais serta munculnya gerakan mahasiswa semakin memperbesar keberanian masyarakat untuk melakukan kritik terhadap pemerintahan orba.

 Masalah dwifungsi ABRI, KKN, praktik monopoli serta 5 paket UU politik adalah masalah yang menjadi sorotan tajam para mahasiswa pada saat itu. Apalagi setelah Soeharto terpilih lagi sebagai Presiden RI 1998-2003, suara menentangnya makin meluas dimana-mana.
Puncak perjuangan para mahasiswa terjadi ketika berhasil menduduki gedung MPR/DPR pada bulan Mei 1998. Karena tekanan yang luar biasa dari para mahasiswa, tanggal 21 Mei 1998 Presiden menyatakan berhenti dan diganti oleh wakilnya BJ Habibie.

B.     Krisis ekonomi
                        Krisis moneter yang menimpa dunia dan Asia Tenggara telah merembet ke Indonesia, sejak Juli 1997, Indonesia mulai terkena krisis tersebut. Nilai rupiah terhadap dollar Amerika terus menurun. Akibat krisis tersebut, banyak perusahaan ditutup, sehingga banyak pengangguran dimana-mana, jumlah kemiskinan bertambah. Selain itu, daya beli menjadi rendah dan sulit mencari bahan-bahan kebutuhan pokok.

                        Sejalan dengan itu, pemerintah melikuidasi bank-bank yang bermasalah serta mengeluarkan KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) untuk menyehatkan bank-bank yang ada di bawah pembinaan BPPN. Dalam praktiknya, terjadi manipulasi besar-besaran dalam KLBI sehingga pemerintah harus menanggung beban keuangan yang semakin besar. Selain itu, kepercayaan dunia internasional semakin berkurang sejalan dengan banyaknya perusahaan swasta yang tak mampu membayar utang luar negeri yang telah jatuh tempo. Untuk mengatasinya, pemerintah membentuk tim ekonomi untuk membicarakan utang-utang swasta yang telah jatuh tempo. Sementara itu, beban kehidupan masyarakat makin berat ketika pemerintah tanggal 12 Mei 1998 mengumumkan kenaikan BBM dan ongkos angkutan. Dengan itu, barang kebutuhan ikut naik dan masyarakat semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup.

C.     Krisis sosial
                        Krisis politik dan ekonomi mendorong munculnya krisis dalam bidang sosial. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta krisis ekonomi yang ada mendorong munculnya perilaku yang negatif dalam masyarakat. Misalnya: perkelahian antara pelajar, budaya menghujat, narkoba, kerusuhan sosial di Kalimantan Barat, pembantaian dengan isu dukun santet di Banyuwangi dan Boyolali serta kerusuhan 13-14 Mei 1998 yang terjadi di Jakarta dan Solo.
Akibat kerusuhan di Jakarta dan Solo tanggal 13, 14, dan 15 Mei 1998, perekonomian kedua kota tersebut lumpuh untuk beberapa waktu karena banyak swalayan, pertokoan, pabrik dibakar, dirusak dan dijarah massa. Hal tersebut menyebabkan angka pengangguran membengkak.
Beban masyarakat semakin berat serta tidak ada kepastian tentang kapan berakhirnya krisis tersebut sehingga menyebabkan masyarakat frustasi. Kondisi tersebut membahayakan karena mudah diadu domba, mudah marah, dan mudah dihasut untuk melakukan tindakan anarkis.

2. Latar belakang munculnya reformasi:

A.       Bidang politik
     Munculnya reformasi di bidang politik disebabkan oleh adanya KKN, ketidakadilan dalam bidang hukum, pemerintahan orde baru yang otoriter (tidak demokratis) dan tertutup, besarnya peranan militer dalam orde baru, adanya 5 paket UU serta munculnya demo mahasiswa yang menginginkan pembaharuan di segala bidang.

B.       Bidang ekonomi
     Munculnya reformasi di bidang ekonomi disebabkan oleh adanya sistem monopoli di bidang perdagangan, jasa, dan usaha. Pada masa orde baru, orang-orang yang dekat dengan pemerintah akan mudah mendapatkan fasilitas dan kesempatan, bahkan mampu berbuat apa saja demi keberhasilan usahanya.
Selain itu juga disebabkan oleh krisis moneter. Krisis tersebut membawa dampak yang luas bagi kehidupan manusia dan bidang usaha. Banyak perusahaan yang ditutup sehingga terjadi PHK dimana-mana dan menyebabkan angka pengangguran meningkat tajam serta muncul kemiskinan dimana-mana dan krisis perbankan.
     Hal-hal tersebut membuat perlu dilakukannya tindakan-tindakan yang cepat dan tepat untuk mengatasinya.

C.  Bidang sosial
     Krisis ekonomi dan politik pada masa pemerintahan orde baru berdampak pada kehidupan sosial di Indonesia. Muncul peristiwa pembunuhan dukun santet di Situbondo, perang saudara di Ambon, peristiwa Sampit, beredar luasnya narkoba, meningkatnya kejahatan, pembunuhan, pelacuran. Hal tersebut membuat diperlukannya tindakan yang cepat dan tepat.

3. Pengertian Reformasi

Reformasi  merupakan suatu perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diwariskan oleh Orde Baru atau merombak segala tatanan politi, ekonomi, social dan budaya yang berbau Orde baru. Atau membangun kembali, menyusun kembali.

4. Sistematika Pelaksanaan UU 1945 pada Masa Orde Reformasi        

Pada masa orde Reformasi demokrasi yang dikembangkan pada dasarnya adalah demokrasi dengan berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Reformasi dilandasi semangat Reformasi, dimana paham demokrasi berdasar atas kerkyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu memelihara persatuan Indonesia dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosila bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan demokasi Pancasila pada masa Reformasi telah banya member ruang gerak kepada parpol dan komponen bangsa lainnya termasuk lembaga permusyawaratan rakyat dan perwakilan rakyat mengawasi dan mengontrol pemerintah secara kritis sehingga dua kepala negara tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatannya selama 5 tahun karena dianggap menyimpang dari garis Reformasi.

Ciri-ciri umum demokrasi Pancasila Pada Masa Orde Reformasi:

1. mengutamakan musyawarah mufakat
2. Mengutamakan kepentingan masyarakat , bangsa dan negara
3. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain
4. Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan
5. Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan hasil musyawarah
6. Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang luhur
7. Keputusan dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Than Yang Maha Esa, berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan
8. Penegakan kedaulatan rakyar dengan memperdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik dan lembaga swadaya masyarakat
9. Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.
10. Penghormatan kepada beragam asas, cirri, aspirasi dan program parpol yang memiliki partai
11. Adanya kebebasan mendirikan partai sebagai aplikasi dari pelaksanaan hak asasi manusia

Setelah diadakannya amandemen, UUD 1945 mengalami perubahan. Hasil perubahan terhadap UUD 1945 setelah di amandemen :

• Pembukaan
• Pasal-pasal: 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal peraturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan.

5. Faktor Penyebab Munculnya Reformasi

          Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum. Tekad Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setelah Orde Baru memegang tumpuk kekuasaan dalam mengendalikan pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk terus menerus mempertahankan kekuasaannya atau status quo. Hal ini menimbulkan akses-akses nagatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945, banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru.

A.     Krisi Politik

Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak di pegang oleh para penguasa. Dalam UUD 1945 Pasal 2 telah disebutkan bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR”. Pada dasarnya secara de jore (secara hukum) kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat, tetapi secara de facto (dalam kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR itu diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan (nepotisme).

Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya kepada institusi pemerintah, DPR, dan MPR. Ketidak percayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi menuntut untuk dilakukan reformasi total di segala bidang, termasuk keanggotaan DPR dam MPR yang dipandang sarat dengan nuansa KKN.

Gerakan reformasi juga menuntut agar dilakukan pembaharuan terhadap lima paket undang-undang politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan, di antaranya :

·       UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum

·       UU No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPR /   MPR

·       UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

·       UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum

·       UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa.

Perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional dianggap telah menimbulkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar. Monopoli sumber ekonomi oleh kelompok tertentu, konglomerasi, tidak mempu menghapuskan kemiskinan pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Kondisi dan situasi Politik di tanah air semakin memanas setelah terjadinya peristiwa kelabu pada tanggal 27 Juli 1996. Peristiwa ini muncul sebagai akibat terjadinya pertikaian di dalam internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Krisis politik sebagai faktor penyebab terjadinya gerakan reformasi itu, bukan hanya menyangkut masalah sekitar konflik PDI saja, tetapi masyarakat menuntut adanya reformasi baik didalam kehidupan masyarakat, maupun pemerintahan Indonesia. Di dalam kehidupan politik, masyarakat beranggapan bahwa tekanan pemerintah pada pihak oposisi sangat besar, terutama terlihat pada perlakuan keras terhadap setiap orang atau kelompok yang menentang atau memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil atau dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat juga menuntut agar di tetapkan tentang pembatasan masa jabatan Presiden.

Terjadinya ketegangan politik menjelang pemilihan umum tahun 1997 telah memicu munculnya kerusuhan baru yaitu konflik antar agama dan etnik yang berbeda. Menjelang akhir kampanye pemilihan umum tahun 1997, meletus kerusuhan di Banjarmasin yang banyak memakan korban jiwa.

Pemilihan umum tahun 1997 ditandai dengan kemenangan Golkar secara mutlak. Golkar yang meraih kemenangan mutlak memberi dukungan terhadap pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden dalam Sidang Umum MPR tahun 1998 – 2003. Sedangkan di kalangan masyarakat yang dimotori oleh para mahasiswa berkembang arus yang sangat kuat untuk menolak kembali pencalonan Soeharto sebagai Presiden.

Dalam Sidang Umum MPR bulan Maret 1998 Soeharto terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan BJ. Habibie sebagai Wakil Presiden. Timbul tekanan pada kepemimpinan Presiden Soeharto yang dating dari para mahasiswa dan kalangan intelektual.

B.     Krisi Hukum

Pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalah hukum juga menjadi salah satu tuntutannya. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar dapat mendudukkan masalah-masalah hukum pada kedudukan atau posisi yang sebenarnya.

C.     Krisi Ekonomi

Krisi moneter yang melanda Negara-negara di Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996, juga mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi krisi global tersebut. Krisi ekonomi Indonesia berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

Ketika nilai tukar rupiah semakin melemah, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang semakin bertambah lesu. Kondisi moneter Indonesia mengalami keterpurukan yaitu dengan dilikuidasainya sejumlah bank pada akhir tahun 1997. Sementara itu untuk membantu bank-bank yang bermasalah, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (KLBI). Ternyata udaha yang dilakukan pemerintah ini tidak dapat memberikan hasil, karena pinjaman bank-bank bermasalah tersebut semakin bertambah besar dan tidak dapat di kembalikan begitu saja.

Krisis moneter tidak hanya menimbulkan kesulitan keuangan Negara, tetapi juga telah menghancurkan keuangan nasional.

Memasuki tahun anggaran 1998 / 1999, krisis moneter telah mempengaruhi aktivitas ekonomi yang lainnya. Kondisi perekonomian semakin memburuk, karena pada akhir tahun 1997 persedian sembilan bahan pokok sembako di pasaran mulai menipis. Hal ini menyebabkan harga-harga barang naik tidak terkendali. Kelaparan dan kekurangan makanan mulai melanda masyarakat. Untuk mengatasi kesulitan moneter, pemerintah meminta bantuan IMF. Namun, kucuran dana dari IMF yang sangat di harapkan oleh pemerintah belum terelisasi, walaupun pada 15 januari 1998 Indonesia telah menandatangani 50 butir kesepakatan (letter of intent atau Lol) dengan IMF.

Faktor lain yang menyebabkan krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak terlepas dari masalah utang luar negeri.

Utang Luar Negeri Indonesia Utang luar negeri Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab munculnya krisis ekonomi. Namun, utang luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya merupakan utang Negara, tetapi sebagian lagi merupakan utang swasta. Utang yang menjadi tanggungan Negara hingga 6 februari 1998 mencapai 63,462 miliar dollar Amerika Serikat, utang pihak swasta mencapai 73,962 miliar dollar Amerika Serikat.

Akibat dari utang-utang tersebut maka kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia semakin menipis. Keadaan seperti ini juga dipengaruhi oleh keadaan perbankan di Indonesia yang di anggap tidak sehat karena adanya kolusi dan korupsi serta tingginya kredit macet.

Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945 Pemerintah Orde Baru mempunyai tujuan menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai Negara industri, namun tidak mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat. Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat agrasis dan tingkat pendidikan yang masih rendah.

Sementara itu, pengaturan perekonomian pada masa pemerintahan Orde Baru sudah jauh menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila. Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Sebaliknya, sistem ekonomi yang berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru adalah sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoly, dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi.

Pola Pemerintahan Sentralistis Sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru bersifat sentralistis. Di dalam pelaksanaan pola pemerintahan sentralistis ini semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintah yakni di Jakarta.

Pelaksanaan politik sentralisasi yang sangat menyolok terlihat pada bidang ekonomi. Ini terlihat dari sebagian besar kekayaan dari daerah-daerah diangkut ke pusat. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan pemerintah dan rakyat di daerah terhadap pemerintah pusat. Politik sentralisasi ini juga dapat dilihat dari pola pemberitaan pers yang bersifat Jakarta-sentris, karena pemberitaan yang berasala dari Jakarta selalu menjadi berita utama. Namun peristiwa yang terjadi di daerah yang kurang kaitannya dengan kepentingan pusat biasanya kalah bersaing dengan berita-barita yang terjadi di Jakarta dalam merebut ruang, halaman, walaupun yang memberitakan itu pers daerah.

D.    Krisi Kepercayaan

Demontrasi di lakukan oleh para mahasiswa bertambah gencar setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Puncak aksi para mahasiswa terjadi tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti Jakarta. Aksi mahasiswa yang semula damai itu berubah menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya empat orang mahasiswa Trisakti yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin Royan.

Tragedi Trisakti itu telah mendorong munculnya solidaritas dari kalangan kampus dan masyarakat yang menantang kebijakan pemerintahan yang dipandang tidak demokratis dan tidak merakyat.

Soeharto kembali ke Indonesia, namun tuntutan dari masyarakat agar Presiden Soeharto mengundurkan diri semakin banyak disampaikan. Rencana kunjungan mahasiswa ke Gedung DPR / MPR untuk melakukan dialog dengan para pimpinan DPR / MPR akhirnya berubah menjadi mimbar bebas dan mereka memilih untuk tetap tinggal di gedung wakil rakyat tersebut sebelum tuntutan reformasi total di penuhinya. Tekanan-tekanan para mahasiswa lewat demontrasinya agar presiden Soeharto mengundurkan diri akhirnya mendapat tanggapan dari Harmoko sebagai pimpinan DPR / MPR. Maka pada tanggal 18 Mei 1998 pimpinan DPR/MPR mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta. Kemudian Presiden mengumumkan tentang pembentukan Dewan Reformasi, melakukan perubahan kabinet, segera melakukan Pemilihan Umum dan tidak bersedia dicalonkan kembali sebagai Presiden.

Dalam perkembangannya, upaya pembentukan Dewan Reformasi dan perubahan kabinet tidak dapat dilakukan. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri/berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan Jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie dan langsung diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru di Istana Negara.

6. Kronologi Lahirnya Reformasi

1)      Keberanian Amin Rais membongkar kebobrokan sistem pengelolaan PT Freeport

2)      Peristiwa 27 Juli 1996 (KUDATULI) yaitu penyerbuan kantor PDI yang ditempati Megawati oleh PDI pro-Suryadi  

3)      Terpilihnya kembali Bpk Soeharto sebagai presiden pada bulan Maret 1998                 

4)      Terjadinya demonstrasi besar-besaran mahasiswa di Tri Sakti pada 12 Mei  1998

5)      Terjadinya Kerusuhan di Jakarta pada 13 dan 14 Mei 1998 yang berakibat makin Terpuruknya perekonomian Indonesia.

6)      Didudukinya gedung DPR / MPR oleh para mahasiswa pada 19 Mei 1998

7)      Pada 20 Mei 1998 Presiden Soeharto memanggil para tokoh nasional, guna membentuk kabinet reformasi tetapi ditolak

8)      Presiden Soeharto meletakkan jabatannya pada 21 Mei 1998 di Istana Negara dan digantikan oleh B.J Habiebie

7. PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI PADA MASA   REFORMASI

A.      Munculnya Gerakan Reformasi

Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan perikehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi, pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan, terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum.

Buah perjuangan dari reformasi itu tidak dapat dipetik dalam waktu yang singkat, namun membutuhkan proses dan waktu. Masalah yang sangat mendesak, adalah upaya untuk mengatasi kesulitan masyarakat banyak tentang masalah kebutuhan pokok (sembako) dengan harga yang terjangkau oleh rakyat.

Sementara itu, melihat situasi politik dan kondisi ekonomi Indonesia yang semakin tidak terkendali, rakyat menjadi semakin kritis menyatakan pemerintah Orde Baru tidak berhasil menciptakan kehidupan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, munculnya gerakan reformasi bertujuan untuk memperbaharui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Beberapa agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa anatara lain sebagai berikut :

·                      Adili Soeharto dan kroni-kroninya.

·                      Amandemen UUD 1945

·                      Penghapusan Dwi Fungsi ABRI

·                      Otonomi daerah yang seluas-luasnya

·                      Supremasi hukum

·                      Pemerintahan yang berisi dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

B.       Kronologi Reformasi

                        Pada awal bulan Maret 1998 melalui Sidang Umum MPR, Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia, serta melaksanakan pelantikan Kabinet Pembangunan VII. Namun pada saat itu semakin tidak kunjung membaik. Perekonomian mengalami kemerosotan dan masalah sosial semakin menumpuk. Kondisi dan siutasi seperti ini mengundang keprihatinan rakyat.

Mamasuki bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demostrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut turunya Soeharto dari kursi kepresidenannya.

Pada tanggal 12 Mei 1998 dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti, terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan tertembaknya empat mahasiswa hingga tewas.

Pada tanggal 19 Mei 1998 puluhan ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya berhasil menduduki Gedung DPR/MPR. Pada tanggal itu pula di Yogyakarta terjadi peristiwa bersejarah. Kurang lebih sejuta umat manusia berkumpul di alun-alun utara kraton Yogyakarta untuk mndengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengku Bowono X dan Sri Paku Alam VII. Inti isi dari maklumat itu adalah menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk dimintai pertimbangannya membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto, namun mengalami kegagalan.

Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 WIB bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharti meletakkan jabatannya sebagai presiden di hadapan ketua dan beberapa anggota dari Mahkamah Agung. Presiden menunjuk Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menggantikannya menjadi presiden, serta pelantikannya dilakukan didepan Ketua Mahkamah Agung dan para anggotanya. Maka sejak saat itu, Presiden Republik Indonesia dijabat oleh B.J. Habibie sebagai presiden yang ke-3.

8. Sistem Pemerintahan pada Masa Orde Reformasi

 Sistem pemerintahan masa orde reformasi dapat dilihat dari aktivitas kenegaraan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan atau tulisan sesuai pasal 28 UUd 1945 dapat terwujud dengan dikeluarkannya UU No 2 / 1999 tentang partai politik yang memungkinkan multi partai
2. Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersuh dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan dikeluarkan ketetapan MPR No IX / MPR / 1998 yang ditindak lanjuti dengan UU no 30/2002 tentang KOMISI pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Lembaga MPR sudah berani mengambil langkah-langkah politis melaui siding tahunan dengan menuntuk adanya laporan pertanggung jawaban tugas lembaga negara , UUD 1945 di amandemen, pimpinan MPR dan DPR dipisahkan jabatannya, berani memecat presiden dalam sidang istimewanya.
4. Dengan Amandemen UUD 1945 masa jabatan presiden paling banyak dua kali masa jabatan, presiden dan wakil presiden dipilih  langsung oleh rakyat mulai dari pemilu 2000 dan yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama pilihan langsung rakyat adalah Soesilo Bambang Yodoyono dan Yoesuf Kala, MPR tidak lagi lembaga tertinggi negara melainkan lembaga negara yang kedudukannya sama dengan presiden , MA , BPK, kedaulatan rakyat tidak lagi ditangan MPR melainkan menurut UUD.

Di dalam amandemen UUD 1945 ada penegasan tentang sisten pemerintahan presidensial tetap dipertahankan dan bahkan diperkuat. Dengan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.